Month: September 2020

Apakah menikah dengan difabel bisa dianggap sebagai tidak sekufu atau tidak memenuhi syarat kafaah?

Jumhur ulama’ berpandangan bahwa yang wajib memenuhi standar kafa’ah (sekufu) adalah laki-laki, bukan perempuan. Tujuannya, agar masing-masing pihak tidak merasa terhina di mata keluarga besar atau masyarakat. Lalu apakah menikah dengan difabel termasuk kafa’ah?

Memang melalui kafa’ah lah, sepasang suami istri akan memperoleh ketenangan, kebahagiaan, dan ketentraman. Tidak akan ada bentuk penghinaan atau diskriminasi yang akan terjadi di dalam keluarga karena merasa ada ketidaksepadanan dalam berbagai sisi.

Lalu apakah bentuk kebahagiaan itu dapat diperoleh melalui pertimbangan fisik, materi, atau agama. Tentang hal ini, ulama’ sesungguhnya sepakat bahwa agama lah yang didudukkan pada posisi pertama. Hanya saja mereka berbeda pendapat tentang aspek sekunder apa saja yang digunakan sebagai standar kafa’ah setelah agama.

Hanafiyyah menetapkan enam aspek; agama, keIslaman, merdeka, nasab, kekayaan (harta benda), dan pekerjaan. Sementara Malikiyyah hanya menetapkan dua aspek; agama dan terbebasnya seseorang dari disabilitas. Syafi’iyyah mentapakan lima hal, yaitu agama atau ‘iffah (kualitas keberagamaan), merdeka, nasab, terbebas dari disabilitas, dan pekerjaan. Hanabilah menetapkan lima hal yang berbeda dari rumusan Syafi’iah, yaitu agama, merdeka, nasab, kekayaan, dan pekerjaan.

Maka, hanya ada dua kelompok ulama’; Malikiyyah dan Syafi’iyyah, yang mengaitkan disabilitas (‘aib/cacat) dengan kafa’ah. Sementara yang lainnya tidak.

Kondisi disabilitas yang dirumuskan pun hanya berkaitan dengan disabilitas fisik dan mental. Jumlahnya ada sembilan di mana jenis disabilitas fisik lah yang mendominasi. Hanya satu yang berakaitan dengan mental, yaitu junun: penyakit gila atau terganggung ingatannya. Selebihnya berkaitan dengan disabilitas fisik.

Namun, jika dikategorikan berdasarkan jenis kelamin, tiga di antaranya dapat terjadi pada laki-laki maupun perempuan, yaitu junun (penyakit gila), juzam (lepra/kusta), baras (penyakit belang). Sementara dua jenis yang lain hanya terjadi pada laki-laki saja, yaitu; jub (terpotongnya kemaluan) dan ‘unnah (impoten).

Sisanya hanya dapat ditemui pada perempuan, yaitu: qarn (daging di dalam kemaluan yang menghalangi jima’), ratq (tersumbatnya kemaluan), fatq (sobeknya bagian antara qubul dan dubur), dan afl (daging di dalam kemaluan atau bau tidak sedap dari kemaluan yang menganggu hubungan seksual).

Beberapa kondisi disabilitas di atas menurut ulama’ Malikiyyah dan Syafi’iyyah tidak berlaku mutlak untuk dianggap tidak kafa’ah. Pihak laki-laki maupun perempuan dapat memilih atau menetapkan untuk melanjutkan atau menghentikan rencana perkawinan.

Di sini para ulama’ tidak mengaitkan beberapa kondisi disabilitas lainnya yang umumnya terjadi. Jenis disabilitas sensorik; seperti disabilitas netra, rungu, dan wicara, dan intelektual terlihat tidak didudukkan sebagai standar kafa’ah. Ini memberikan penekanan pemahaman yang sangat krusial. Artinya, menikah dengan difabel, baik orang yang disabilitas netra, rungu, dan wicara tidak dianggap tidak sekufu.

Kondisi disabilitas yang telah dirumuskan oleh ulama’ sebagai pertimbangan dalam kafa’ah memiliki resiko yang cukup besar dalam pernikahan dapat dibenarkan. Entah itu akan berpengaruh pada masalah reproduksi atau penyakit. Ulama’ terlihat memiliki pertimbangan yang matang untuk menghindari terjadinya kerugian dalam pekawinan agar tidak ada salah satu pihak yang merasa dirugikan atas terlaksananya perkawinan.

Hal ini adalah salah satu bentuk penerapan asas etika perkawinan; yaitu prinsip otonomi. Prinsip ini berakaitan dengan kehendak seseorang untuk memilih seorang pasangan sehingga tidak terjadi penyesalan di kemudian hari.

Apapun itu pertimbangannya, yang jelas disabilitas fisik yang dirumuskan ulama’ itu saat ini mesti dapat teratasi dengan baik. Dunia medis yang semakin canggih mampu memberikan solusi atas disabilitas yang di alami oleh seseorang. Karena itu, mestinya tidak ada lagi pandangan yang terkesan mendiskriminasi pasangan hanya karena masalah sekunder atau bahkan tersier.

Konsep utama kafa’ah; yaitu agama, yang disepakati jumhur ulama’ justru seakan telah menghilangkan perdebatan kaitan disabilitas dalam kafa’ah. Memprioritaskan keagamaan atau agama, pandangan yang terkesan memarginalkan kelompok disabilitas akan tertutup seketika. Bahwa derajat kegamaan dan intelektualitas keagamaan yang diutamakan adalah keniscayaan yang tidak dapat ditawar dalam merealisasikan tujuan kehidupan yang hakiki.

Ketika diskusi ini diarahkan pada hukum Islam positif, perbedaan mencolok terlihat jelas. Kompilasi Hukum Islam (KHI) jelas tidak menghadirkan ragam perbedaan sebagaimana fikih. KHI hanya akan menetapkan beberapa item saja atau satu item yang disepakati sebagai standar kafa’ah. Ini tidak lain sebagai konsekuensi langkah positivisasi hukum Islam.

Atas dasar itu, konsep kafa’ah yang ditetapkan dalam KHI terlihat jauh lebih progressif dari apa yang dirumuskan dalam fikih. Pasal 61 menegaskan bahwa:

“Tidak sekufu tidak dapat dijadikan alasan untuk mencegah perkawinan, kecuali tidak sekufu karena perbedaan agama”.

Dengan meletakkan aspek keagamaan yang hanya digunakan sebagai standar kafa’ah, maka secara otomatis item-item standar kafa’ah lainnya yang tersebar di fikih tidak lagi dipandang relevan untuk menentukan keberlangsungan pernikahan.

Langkah ini memberikan dampak pemaknaan yang lebih fundamental, terutama untuk penyandang disabilitas. Sisi fisik dan materi-kondisi belum bekerja misalnya- tidak lagi menjadi masalah bagi peyandang disabilitas yang seringnya memperoleh pre-understanding yang buruk karena keterbatasan kemampuannya.

Langkah KHI dalam memangkas segala persyaratan kafa’ah yang dianggap dapat menimbulkan banyak perselisihan dan gesekan sosial ini sejatinya telah mengajarkan bagaimana agama menjadi landasan dalam membangun rumah tangga. Agama lah yang akan menjadi pedoman dan menuntun suami istri dalam mengarungi bahtera rumah tangga. Sedangkan aspek-aspek yang lain hanyalah pemandu sekunder yang boleh untuk tidak diikuti.

Salah satu fungsi perkawinan dalam konteks ini tampakya juga memiliki korelasi erat dengan mengapa agama atau keberagamaan berada di posisi pertama dalam kafa’ah. Quraish Shihab menjelaskan bahwa perkwinan memiliki fungsi keagamaan; melestarikan risalah kenabian (agama). Ini hanya dapat diperoleh jika pertimbangan agama diutamakan.

Keyakinan teguh orangtua terhadap Islam memiliki andil besar dalam mengkonstruksi pendidikan dan agama anak turunnya. Sampai-sampai Rasulullah menegaskan;“Semua anak terlahirkan dengan membawa (potensi) fitrah keagamaan yang benar. Kedua orang tuanya lah yang menjadikan ia menganut agama Yahudi, Nasarani, atau Majusi”.

Sekali lagi, ini adalah bukti bahwa Rasulullah benar-benar menganjurkan aspek keagamaan seseorang sebagai prioritas kafa’ah. Bukan aspek lain yang hanya akan menghasilkan perdebatan dan dapat berujung pada penghormatan atau penghinaan kemanusiaan. Itu hanya akan menghasilkan gesekan sosial dan bahkan kemungkinan terburuknya dapat merusak hubungan haromonis kekerabatan atau kekeluaragaan yang telah terbangun. (AN)

Wallahu A’lam

_____________________
Ditulis oleh Mukhammad Nur Hadi – Alumnus Magister Ilmu Syariah Konsentrasi Hukum Keluarga Islam UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta

Isu pembatasan hak wali nikah penyandang disabilitas rungu dan wicara ini bermula dari pasasl 22 dalam Kompilasi Hukum Islam. Di pasal dijelaskan eksplisit kapan dan siapa saja yang hak wali nikahnya dapat digantikan oleh wali nikah di derajat berikutnya. Begini bunyinya.

“Apabila wali nikah yang paling berhak, urutannya tidak memenuhi syarat sebagai wali nikah atau oleh karena wali nikah itu menderita tuna wicara, tuna rungu atau sudah udzur, maka hak menjadi wali bergeser kepada wali nikah yang lain menurut derajat berikutnya.”

Dengan melihat redaksi pasalnya saja akan dapat terdeteksi betapa KHI tidak menampilkan keberpihakannya kepada penyandang disabilitas. Peletakan kata “menderita” misalnya dalam pasal itu terkesan memberikan konotasi makna negatif kepada wali nikah penyandang disabilitas rungu dan wicara. Penggunaan kata “menderita” itu terkesan menempatkan mereka sebagai orang yang mengalami “penderitaan”, “korban”, atau mungkin “ketidakberdayaan”.

Jika mau melacak lebih jauh, kata “menderita” itu pernah digunakan di Eropa sebelum abad 19. Saat itu, affliction; yang bermakna penderitaan, digunakan untuk menyebut penyandang disabilitas. Kalau begitu, paradigma yang dibangun oleh KHI tidak jauh berbeda dengan paradigma ratusan yang lalu yang umumnya memarginalkan posisi mereka.

Masalahnya, KHI sendiri hingga hari ini masih tetap digunakan sebagai pedoman oleh praktisi hukum (Islam); seperti para hakim Pengadilan Agama juga penghulu KUA. Apa yang ada di dalam KHI tetap digunakan sebagai pertimbangan, meskipun pada kenyataannya banyak dari mereka yang tidak sepenuhnya merujuk pendapat dari KHI. Alasannya karena ia tidak memiliki kekuatan hukum mengikat. Akhirnya, kitab-kitab fikih lah yang jadi alternatif rujukannya. Padahal KHI itu merupakan himpunan pilihan pendapat dalam kitab-kitab fikih yang mestinya juga dapat diterima.

Nah, otomatis, ketika isu ini dibawa ke ranah kajian fikih, ternyata jawaban akomodatif hanya ditemukan untuk wali nikah penyandang disabilitas wicara saja. Syekh as-Syarbani misalnya menjelaskan bahwa ketika penyandang disabilitas wicara memiliki kemampuan untuk menulis atau menyampaikan isyarat yang bisa dipahami oleh publik maka ia masih memiliki hak untuk menjadi wali nikah. Meskipun hak itu, menurut al-Ghazali dalam al-Wasith fi al-Mazhab, masih diperdebatkan di kalangan ulama’ Syafi’iyyah.

Namun, di sisi lain, penjelasan al-Ghazali tentang kaitan wali nikah dengan penyandang disabilitas netra kelihatannya menjadi titik terang. Dalam catatanya, al-Ghazali menjelaskan bahwa ia tetap memiliki hak perwaliannya karena ia masih bisa mendengar. Alasannya karena maqashid an-nikah tidak berhubungan dengan penglihatan. Menariknya, pernyataan ini tidak diperdebatkan di kalangan ulama’ Syafi’iyyah. Kalau begitu, apabila pendapat itu dipahami secara kontradiktif, maka wali nikah penyandang disabilitas rungu dan wicara harusnya masih memiliki kesempatan menjadi wali nikah.

Diskusi ini tidak akan menemukan titik terangnya jika penyelesaian masalah ini hanya terpaku pada teks fikih saja tanpa mempertimbangkan realitas. Nashr Hamid pernah menyatakan bahwa realitas adalah sumber dari segala bentuk teks. Lalu dari teks akan terbentuklah sebuah konsep. Nah, ketika teks berinteraksi dengan aktifitas kehidupan manusia, pasti pemaknaan terhadap teks akan berubah. Karena itu, imbuhnya, mengabaikan realitas hanya akan menempatkan teks sebagai catatan sejarah belaka.

Sementara itu, bagi asy-Syahrastani, teks-teks hukum itu; dalam konteks ini teks fikih; telah selesai dan dapat dihitung. Sedangkan realitas itu terus berkembang atau berubah dan tidak dapat dihitung. Adalah logis jika hal yang tak terbatas (realitas) tidak bisa dijawab oleh hal yang terbatas (teks).

Apabila ditilik melelui perspektif ushul fikih, seseorang dapat dianggap layak menjalankan kewajiban hukum jika memenuhi kriteria sebagai ahliyyah al-ada’ kamilah (pelaksana hak dan kewajiban hukum yang sempurna). Posisi ini dimiliki oleh orang yang telah aqil baligh hingga meninggal dunia. Kecakapan hukum inilah yang berlaku bagi setiap individu yang telah menyandang status mukallaf.

Apakah penyandang disabilitas rungu dan wicara masih dapat dianggap mukallaf? Terkait ini, uraian tentang halangan hukum (‘awarid) patut diperbincangkan.

Dalam catatannya, Wahbah az-Zuhaili hanya mencatat sebelas jenis penghalang untuk kategori ‘awaridh samawiyyah; penghalang yang ‘waridh samawiyyah, yaitu penyandang disabilitas mental, anak-anak, penyandang disabilitas intelektual, lupa, tidur, ayan/pingsan, sakit, budak, haid, nifas, dan mati. Sedangkan untuk kategori ‘awarid muktasabah; penghalang yang muncul karena perbuatan manusia sendiri, baik dari diri seseorang atau orang lain, Wahbah mencatat tujuh jenis penghalang, yaitu jahl (bodoh), mabuk, hazl (bercanda), safh, safar, dan khatha’ (kesalahan).

Dari uraian itu, maka jelaslah bahwa wali nikah penyandang disabilitas rungu dan wicara tetap memiliki hak menjadi wali nikah. Kondisi disabilitas mereka tidak ada kaitannya dengan disabilitas intelektual dan mental sebagaimana pandangan umum masyarakat Eropa di Abad 19. Namun kemudian, yang menjadi pertanyaannya adalah apakah pihak penghulu atau ulama setempat (Islamic legal profesionalist) membolehkan mereka menjadi wali nikah? Akankah mereka mengakui dan memperjuangkan hak mereka menjadi wali nikah, sementara teks-teks fikih belum mengakomodirnya? Inilah yang perlu ditelusuri.

Oleh sebab itu, di sini lah pentingnya menghadirkan dimensi etis dalam memahami permasalahan hukum. Dimensi etis itu memiliki pijakan kuatnya pada sejarah Rasululah SAW ketika mengenalkan Islam di Mekah. Sebelum memperkenalkan risalah tauhidnya, Rasulullah SAW mengajarkan tiga hal mendasar yaitu; menyambung tali silaturahmi (shilat al-arham), melindungi darah (hiqnu ad-dima’), dan mengamankan jalan (ta’min as-sabil).

Tiga hal itu oleh Habib Ali al-Jufri dimaknai dengan perspektif yang lebih luas. “Menyambung silaturahmi” dimaknai sebagai bentuk jaminan keamanan masyarakat. Adapun “melindungi darah” dimaknai sebagai perlindungan terhadap kehidupan. Sedangkan “mengamankan jalan” dimaknai sebagai jaminan keamanan publik.

Apa yang dilakukan oleh Rasulullah itu menunjukkan betapa pentingnya memprioritaskan sisi kemanusiaan dalam segala bidang, termasuk hukum Islam. Ini pada akhirnya relevan dengan pernyataan yang menegaskan bahwa nalar dibangun oleh fikih, terutama pada bidang mu’amalah, pada dasarnya bernuansa emansipatoris, karena fikih lahir untuk mengurai ketimpangan sosial yang mendominasi di dunia Arab saat itu. Jika begitu, masihkah pantas untuk tetap membatasi hak wali penyandang disabilitas rungu dan wicara hanya karena kedisabilitasannya? (AN)

Wallahu a’lam

__________________
Ditulis oleh Mukhammad Nur Hadi – Alumnus Magister Ilmu Syariah Konsentrasi Hukum Keluarga Islam UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta.